Admin Sumut 
Walikota Medan Bobby Nasution saat berdiskusi dengan para seniman dan budayawan Kota Medan di Taman Budaya, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Selasa (1/8/2023) petang.
SUMUT METRO | MEDAN
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku seni dan budaya di Kota Medan, Walikota Bobby Nasution akan mengaktifkan kepengurusan Dewan Kesenian Medan (DKM) yang telah berakhir masa jabatannya.
Tak hanya itu, Bobby juga meminta Kadis Pendidikan dan Kebudayaan agar segera merevisi Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2014, tentang Majelis Kesenian Medan dan Dewan Kesenian Medan.
Hal senada disampaikan Bobby saat menghadiri diskusi dengan para seniman dan budayawan di Taman Budaya Medan, Selasa (1/8/2023) petang.
“Revisi ini dilakukan agar pengurus yang memimpin di Dewan Kesenian Medan (DKM) nantinya benar-benar orang yang berkecimpung di dunia seni dan budaya, sehingga pembuatan regulasi yang tepat serta dapat mengakomodasi kebutuhan para seniman dan budayawan di Kota Medan,” ujar Bobby.
Bobby menyebutkan, DKM memiliki tugas yang sangat penting guna menyuarakan aspirasi para seniman dan budayawan.
“Kami akan coba perbaiki dan revisi peraturan pembentukan DKM ini. Dipastikan juga DKM nantinya harus memiliki hasil dan karya agar seniman dan budayawan di Kota Medan dapat didengar oleh pemerintah,” ucap Bobby sembari mengakui DKM merupakan mitra strategis Pemko Medan dalam pembangunan kesenian di Kota Medan.
Dengan dibentuknya kembali DKM, menantu Presiden Joko Widodo ini berharap para seniman dan budayawan dapat semakin berperan aktif dalam proses pembuatan regulasi dan pengembangan seni dan budaya di Medan.
Menanggapi hal itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Laksamana Putra Siregar yang turut hadir mendampingi Walikota dalam diskusi berjanji akan segera melakukan revisi.
“Kajian-kajian Perwal terkait pembentukan DKM tersebut diusahakan selesai dalam minggu ini,” kata Laksamana.
Laksaman menyebutkan, ada tiga tema besar dalam Perwal No. 10 Tahun 2014, yakni diantaranya dualisme lembaga pembuat regulasi kesenian yaitu Dewan Kesenian dan Majelis Kesenian.
Selain itu, kata Laksaman, permasalahan kewenangan Majelis Kesenian yang melampaui Perwal karena mencakup Medan dan sekitarnya, termasuk Binjai. (SM-Sumuang)
