SUMUT METRO | MEDAN
Meski terjadi penyesuaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2019-2023 dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan program prioritas yang berkaitan dengan masyarakat tetap berjalan sesuai visi dan misi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekda Provsu), R Sabrina usai membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Pemprov Sumut di Gedung Bina Graha, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (9/2/2021).
“Perlunya penyesuaian sesuai pasal 342 ayat (3) huruf C, Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,” ujarnya.
Menurut Sekda, program-program prioritas tersebut antara lain pengurangan angka pengangguran, pendidikan yang mencerdaskan, pembangunan infrastruktur untuk kenyamanan masyarakat, penyediaan layanan kesehatan yang mutakhir, dan peningkatan daya saing masyarakat.
Sabrina menyebutkan pertumbuhan ekonomi Sumut pada Triwulan III Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,60%. Sedangkan pada kuartal IV kontraksi menurun ke angka 1,07%.
Hal tersebut pun kata Sabrina mempengaruhi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sumut, ditambah dengan kebijakan nasional yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.
“Karena itu perlu forum ini, tujuannya untuk mendapatkan masukan dan saran dari stakeholder dan masyarakat pada program-program prioritas pembangunan daerah, sekaligus menyerap aspirasi dan menyinkronkan kebijakan Pemprov untuk menyempurnakan Rancangan Awal Perubahan RPJMD,” terangnya.
Sementara Kepala Bappeda Sumut, Hasmirizal Lubis dalam pertemuan itu mengatakan, forum yang digelar merupakan langkah strategis dalam membangun Sumut kedepan.
Melalui forum, Hasmirizal berharap persepsi pemangku kepentingan, pimpinan daerah, dan masyarakat menyatukan persepsi untuk arah kebijakan dan pembangunan Sumut hingga 2023 mendatang.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua I DPRD Sumut, Harus Mustafa, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Ibrahim, sejumlah OPD terkait, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut Ibrahim, Direktur Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nyoto Suwigyno, Koordinator Fungsi pengawas BPS Sumut Taulina Anggraini, dan Kepala Bappeda se-Sumut secara virtual. (SM-Moe)