Hendra DS
SUMUT METRO | MEDAN
Anggota DPRD Medan Hendra DS menyoroti kondisi keuangan Pemerintah Kota sat ini yang tidak normal.
Menurut Hendra, kondisi keuangan Pemko tidak normal dikarenakan pengerjaan empat proyek pembangunan prioritas di Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan atau proyek multiyears dan meruginya Perusahaan Umum Daerah.
Kepada wartawan, Hendra mengatakan, berdasarkan data neraca keuangan Pemko Medan Tahun Anggaran 2022 dan 2023, bahwa aset lancar Pemko Medan TA 2023 jauh lebih sedikit dibanding TA 2022.
Pada neraca Pemko Medan itu diketahui aset lancar yang ada di saldo kas daerah pada TA 2022 berjumlah Rp 540,060 miliar.
Sementara, pada tahun anggaran 2023 jumlahnya mengalami penurunan menjadi Rp 48,587 miliar.
“Sebesar Rp500 miliar ‘hilang’. Itulah yang membuat buat keuangan di Pemko Medan cengap-cengap,” ujarnya.
Hendra menyebutkan, dalam Laporan Pertanggungjawaban Walikota Medan terhadap anggaran 2023, bahwa defisitnya kas daerah disebabkan bertambahnya beban bayar di muka dari proyek multiyears yang dikerjakan oleh Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.
Selain itu, PUD milik Kota Medan yang terus merugi setiap tahun juga menjadi penyebab investasi jangka panjang mengalami penurunan.
“Selain beban proyek multiyears, PUD milik Pemko Medan juga jadi beban karena merugi setiap tahun. Kalau rugi terus lebih bagus PUD itu dimerger (gabung) atau ditutup saja,” tegasnya.
Hendra menambahkan, saat ini penyertaan modal Pemko Medan ke PUD pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp.357,373 miliar dan pada tahun 2023 sebesar Rp 349,617 miliar.
“Jika terus defisit kas daerah, maka akan berdampak pada keberlanjutan program pembangunan kota Medan ke depan,” pungkasnya. (SM-tm)
