DPRD Medan Soroti Kinerja Dinkes Soal Pengelolaan Rumah Sakit dan Puskesmas

SUMUT METRO | MEDAN

Pengelolaan rumah sakit dan Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Medan mendapat sorotan DPRD Medan.

Wakil Ketua DPRD Medan H.Bahrumsyah saat melakukan pertemuan di gedung dewan, mempertanyakan strategi dan pola baru yang akan diterapkan Dinas Kesehatan dalam mengelola Rumah Sakit Umum Daerah Medan Labuhan yang akan dilounching dalam waktu dekat ini.

Bahrumsyah berharap, RSUD Medan Labuhan tidak bernasib sama dengan RS Pirngadi Medan yang kondisinya dinilai buruk terkait pelayanan maupun manajemen.

Kritikan itu dicetuskan Bahrumsyah saat memimpin rapat bersama Badan Anggaran DPRD Medan dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPj) Walikota Medan Tahun 2021 dengan Kepala Dinkes Kota Medan Taufiq Ririansyah.

“Jangan seperti RS Pirngadi, target pendapatan tidak pernah tercapai. RS lain meningkat mencakar langit tetapi Pirngadi malah nunggu drop. Pirngadi itu BLUD penuh tidak boleh masuk APBD, tapi itu pun kita kasih juga,” Bahrumsyah didampingi anggota Banggar, Dame Duma Sari Hutagalung, Dhiyaul Hayati, Syaiful Ramadhan dan Parlindungan Sipahutar.

Bahrumsyah berharap, Kepala Dinkes Kota Medan bersama pejabat di RS Medan Labuhan agar memiliki strategi jitu mengelola rumah sakit sehingga menjadi kebanggaan warga Medan.

Ketua DPD PAN Kota Medan itu juga menyoroti dana kapitasi di 41 Puskesmas Kota Medan.

Bahrumsyah mensinyalir adanya kurang pengawasan dan minimnya kontrol dari Dinkes.

Untuk itu, Bahrumsyah meminta data lengkap terkait dana kapitasi, seperti penggunaan belanja obat yang bersumber dari dana kapitasi dan APBD.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr.Taufiq Ririansyah menyebutkan pihaknya akan melakukan kordinasi dengan pihak USU melakukan kajian ilmiah.

“Segala permasalahan akan kembali dievaluasi dan koreksi lebih dalam,” kata Taufiq.

Sama halnya dengan data dana kapitasi, Taufiq mengaku pihaknya akan berupaya transparan dan segera menyerahkan ke DPRD. (SM-Red)